• Genta Gunadi. -MAY/MAJALAH KBN-

Teliti Kasus Tanah Kawasan Industri BUMN, Genta Gunadi Raih Doktor Ilmu Hukum

Teliti Kasus Tanah Kawasan Industri BUMN, Genta Gunadi Raih Doktor Ilmu Hukum

Wed, 08/08/2018 - 02:22
Posted in:
0 comments

Setiap perjanjian perdata seperti HGB di atas HPL maupun sewa lahan HPL melekat kewenangan negara yang didelegasikan kepada pemegang hak.

GENTA Arief Gunadi yang sehari-hari menjabat sebagai Kepala Divisi Umum dan SDM PT KBN Persero meraih gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Jayabaya dalam sidang terbuka yang berlangsung di kampus Universitas Jayabaya, Selasa (7/8).

Di hadapan tujuh tim penguji yang diketuai Prof H Amir Santoso, M.Soc, Sc, Ph.D, Genta Gunadi mampu mempertahankan disertasinya yang berjudul “Pengaturan Hak Guna Bangunan di Atas Hak Pengelolaan Bagi BUMN Kawasan Industri sebagai Pelimpahan Kewenangan Negara”.

Genta Gunadi yang sebelumnya meraih sarjana hukum dari Universitas Diponegoro dan magister hukum dari Universitas Indonesia mengaku tertarik dengan kasus HGB kawasan industri, khususnya KBN, karena persoalan menyangkut tanah kawasan industri ini begitu rumit dan pelik. Di sana-sini lahan-lahan kawasan industri yang dimiliki BUMN banyak diserobot. Tidak sedikit yang karena kurang kuatnya landasan  hukumnya kemudian dikuasai mafia tanah.

“Dari awal inilah yang membuat saya begitu tertarik untuk mendalaminya. Yang lebih besar lagi tentu masalah lahan yang berstatus HPL (hak penguasaan lahan) yang di atasnya ada HGB (hak guna bangunan) di mana kalau sewa susah selesai belum ada aturan dan besaran biaya perpanjangan HGB-nya,” ujar Genta Gunadi.

Tiga tahun berkutat dengan masalah tanah kawasan industri, baik di KBN maupun 5 kawasan industri BUMN lain membuat disertasi Genta Gunadi ini menjadi semacam kunci pembuka bagi penyelesaikan kasus tanah industri di luar KBN.

Penyelesaian kasus-kasus tanah industri di KBN yang diangkat dalam disertai ini diharapkan juga bisa menjadi acuan pemerintah untuk mengatasi masalah HGB di atas HPL dan sengketa tanah kawasan industri di BUMN lain.

Selama ini ada yang terkesan sedikit terabaikan dalam setiap perjanjian HGB di atas HPL di mana di dalamnya ada tanda tangan direksi sebagai wakil dari pemegang saham. Sebenarnya di sini setiap perjanjian perdata seperti HGB di atas HPL maupun sewa lahan HPL melekat kewenangan negara yang didelegasikan kepada pemegang hak.

Secara teori, seperti dijelaskan dalam disertasi Genta Gunadi, yang menerima pendelegasian – dalam hal ini direksi BUMN -- memiliki kewenangan untuk mengatur. Direksi BUMN tersebut berhak untuk mencari laba dengan cara memanfaatkan lahan HPL tersebut dengan menyewakan sesuai harga atau tarif yang wajar.

<>MAJALAH KBN/01